Aku dan Demokrasi

 AKU DAN DEMOKRASI

Oleh : M. Rizki Alhamdani

XI. MIA 4

 SMAN 11 KOTA BEKASI

Koleksi: Bansky | 2009

Untukmu yang tak sempat kuucapkan kata terima kasih.

Kerinduan saat dimana kita dengan leluasa bercengkrama

kau mengajariku untuk tegak berdiri, mandiri.

Hingga tegak sama tinggi

walau kita sering kali berbeda pendapat

karena memang tanah tempat kita berpijak berlainan.

Tapi kita tetap saling percaya,

sebagai manusia-manusia pencari kebenaran

—Dalam kenangan, Adi Nusferadi dan Rumah Ibunda yang kurindukan

            SANGATLAH menggelikan mati demi pemimpin—baik politik, agama, maupun negara—tetapi sangat beralasan mati demi demokrasi. Setidaknya itulah yang selalu mereka katakan kepada kita. Dalam tulisan ini aku tidak sedang mempertikaikan prinsip tersebut: jika seseorang tidak memberikan nyawanya untuk “sesuatu”, maka orang tersebut akan berakhir dengan memberikan hidupnya untuk sesuatu yang sia-sia. Namun, sebelum aku mempersembahkan nyawaku di atas altar persembahan demi demokrasi, ada baiknya melakukan perenungan akan hal tersebut. Nampak memang, inilah bentuk rezim yang secara umum ditampakkan oleh berbagai negara-bangsa yang sedang berkuasa di kolong langit bumi manusia ini—cukup adil, tetapi kapan saja aku mencari bukti-bukti, aku mengamati bahwa bergantungnya mereka semua akan demokrasi adapada bukti yang diberikan oleh orang lain.

Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menilai demokrasi Indonesia saat ini sudah mengarah ke liberal. Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Simposium Nasional. 
Tito menjelaskan demokrasi yang mengarah ke liberal juga berpotensi membuat demokrasi dimanipulasi oleh pemegang kekuasaan politik, ekonomi, dan media. Hal itu bisa menyebabkan primordialisme yang kembali pada masalah perbedaan suku, agama, dan ras.

Kebebasan bersuara, kata alumnus Uppsala University di Swedia itu, merupakan prinsip utama dalam era demokrasi. Fenomena yang terjadi saat ini pun disebutnya dengan kehadiran politik gelap yang dengan mudah menuding seseorang sebagai PKI.

Status sebagai pemegang kekuasaan tidak semata-mata untuk menguasai. Menguasai kekuasaan berarti pemerintah memahami benar tentang tugas pokok dan fungsi kekuasaanya.

         Pemerintah merupakan rakyat oleh karena pemerintah sebagai rakyat maka sehrusnya pemerintah bukan penguasa melainkan rakyat. Kalau pemerintah adalah rakyat berarti bukan pendendam melainkan pemaaf. Sehingga pemerintah harus memaafkan diri sendiri bukan menjadi pendendam kepada diri sendiri. Berdendam kepada rakyat berarti sama saja pemerintah berdendam kepada diri sendiri karena pemerintah pada dasarnya rakyat.
Pemerintah dan rakyat sebagai suatu unsur yang sangat mutlak dalam suatu Negara, bangsa serta masyarakat. Pemerintah ada karena rakyat bukan rakyat ada karena pemerintah, kalimat ini sesunggunya bukanlah hal baru yang kita dengar tetapi sudah menjadi dara daging dalam kebudayaan demokrasi indonesia.

       Demokrasi indonesia bukan sebagai budaya westerisasi baru, budaya akulturasi baru ataupun budaya adopsi baru dari manapun tetapi ini merupakan budaya asli yang sudah menjadi bagian familiar dari sistem demokrasi budaya indonesia.
Dalam konteks demokrasi indonesia, pemerintah bukan dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk pemerintah. Tetapi pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kehadiran pemerintah dari rakyat sebagai pembangun untuk kepentingan rakyat menuju kearah yang progresif bukan melakukan pendiskriminasi terhadap rakyat karena unsur kepentingan tertentu. Kehadiran pemerintah dari rakyat sebagai penebar pesona ekonomi kerakyatan bukan penebar pesona ketidakrakyatan.

Seperti yang telah aku katakan di atas,demokrasi bila menyangkut diriku bukan suatu yang sederhana.Gambarannya buram, tidak jelas. Lantas, bagaimana kalau demokrasi perihal kalian?

November 2017

sumber :

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171001222408-20-245443/peneliti-di-era-demokrasi-tak-mungkin-pki-bangkit-lagi/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814134633-20-234598/kapolri-nilai-demokrasi-indonesia-salah-arah/


http://www.floreseditorial.com/opini-demokrasi-dan-kekuasaan/